Pencarian berdasarkan pilihan

Nomor : 12  Tahun  2017
Kata Kunci : pedoman, pengelolaan, pegawai, nonpegawai, ppnpn
Abstraksi : Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional teknis dan administrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sehingga perlu pengaturan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan, proses penerimaan, pembayaran penghasilan dan pelaksanaan kontrak Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri guna terciptanya pengelolaan Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri yang tertib, terkoordinasi dan terintegrasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pengadaan pegawai melalui PPNPN hanya dapat dilakukan pada unit kerja yang membutuhkan PPNPN paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam 1 (satu) kriteria dan tugas PPNPN di 1 (satu) unit kerja. Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis kebutuhan, proses penerimaan, pembayaran penghasilan dan pelaksanaan kontrak PPNPN untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia BMKG dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional teknis dan administrasi sehingga tercipta pengelolaan PPNPN yang tertib, terkoordinasi dan terintegrasi di lingkungan BMKG. Adapun ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi: a. kriteria dan tugas; b. analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengadaan; c. perjanjian kerja, pernyataan kerja, dan kontrak kerja; d. kewajiban, hak, dan larangan; e. penghasilan; f. pembinaan, penilaian kinerja, dan pengawasan; dan g. perpanjangan dan pemutusan perjanjian kerja serta kontrak kerja.
File :
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NONPEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BMKG.PDF

Produk Hukum Terbaru

Tanggal Update Kategori Nomor Nama Data Terbaru Sumber Status